- Undang – undang No.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah);
- Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom;
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana Perimbangan;
- Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2005 tentang hibah kepada daerah;
- Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang tentang pengelolaan keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa :
- Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007;
- Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2007 tentang Dekosentrasi dan tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4816);
- Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2007 Tentang Pendataat Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/2677/SJ/tanggal 8 november 2007 tentang hibah dan Bantuan Negara;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 414.2/3717/PMD tanggal 05 November 2008 perihal petunjuk teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan;
- Surat direktur jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 414.2/4916/PMD tanggal 20 oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang petunjuk teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
- Perda Kabupaten Bandung nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 ser D );
- Perda Kabupaten Bandung nomor 8 tahun 2005 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 ser D);
- Perda Kabupaten Bandung nomor 5 Tahun 2006 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 nomor 5 seri D);
- Perda Kabupaten Bandung nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 nomor 7 seri D );
- Perda Kabupaten Bandung nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok pengelolaan keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 nomo 2 );
- Perda Kabupaten Bandung nomor 10 Tahu 2007 tentang urusan Pemerintah Kabupaten Bandung yang pengaturannya diserahkan kepada Desa dilingkungan pemerintah kabupaten Bandung ( Lembaran Daerah kabupaten Bandung Tahun 2007 nomo 10);
- Perda Kabupaten Bandung nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 nomor 11);
- Perda Kabupaten Bandung nonor 12 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan ( Lembaran Daerah kabupaten Bandung Tahun 2007 nomor 12);
- Perda Kabupaten bandung nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ( Lembaran Daerah kabupaten Bandung Tahun 2007 nomor 13);
- Perda Kabupaten bandung nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten bandung ( Lembaran Daerah kabupaten Bandung Tahun 2007 nomor 17);
- Perda Kabupaten Bandung nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan kelurahan diwilayah Kabupaten Bandung ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
- Keputusan Bupati Bandung nomor 8 Tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ( Lembaran Daerah Kabupaten bandung Tahun 2004 nomor 9 seri D).